Buletin Nasional. Kinerja impor di Jawa Timur (Jatim) pada Agustus 2018 mengalami penurunan 22,16% dibanding bulan sebelumnya. Kinerja impor pada Agustus mencapai USD2,20 miliar berbanding kinerja impor pada Juli sebesar USD2,83 miliar.

Adapun kinerja impor Jatim sepanjang Januari-Agustus 2018 mencapai USD16,92 miliar. Nilai ini lebih tinggi 18,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD14,32 miliar.
Untuk komoditasnya, impor migas di Jatim pada Agustus 2018 turun 35,73% menjadi USD330,17 juta dibandingkan Juli lalu sebesar USD513,87 juta. Impor migas menyumbang 14,98% dari total impor Agustus 2018. Meski begitu, nilai impor tersebut naik 10,64% dibanding Agustus 2017.

Sedangkan impor nonmigas turun 19,15% dibanding bulan sebelumnya. Dari USD2,31 miliar menjadi USD1,87 miliar. “Impor nonmigas menyumbang 85,02% total impor Agustus 2018 ke Jatim,” imbuh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Teguh Pramono.

Menurut Teguh, komoditas nonmigas yang paling banyak diimpor antara lain, perlengkapan mesin. Kelompok barang ini berkontribusi 9,77% dari total impor nonmigas Jatim. Mayoritas impor mesin ini dari China.

Kedua adalah perhiasan yang menyumbang 7,69% dari total impor nonmigas. Perhiasan mayoritas didatangkan dari Singapura. Selanjutnya adalah besi dan baja yang juga banyak didatangkan dari China. “Hampir 26,06% barang impor ke Jatim adalah dari China,” imbuh Teguh.
Disusul impor dari Thailand dan Amerika Serikat yang berkontribusi 6,85% dan 6,55% dari total impor.

Nilai impor dari China pada bulan Agustus 2018 sebesar USD 488,18 juta. Diikuti Thailand USD128,39 juta serta Amerika Serikat sebesar USD 122,61 juta.

Negara ASEAN masih menjadi salah satu pemasok utama barang komoditas nonmigas ke Jatim selama Agustus 2018. Yakni mencapai USD364,77 juta. “Di kawasan ASEAN, Thailand menjadi negara utama dengan kontribusi 6,85% dari total impor ke Jatim. Diikuti Singapura 6,25% dan dari Malaysia 2,98%,” tutur Teguh.

Harian Press. Pengelolaan dana desa dibidik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank Bjb) dengan memperluas agen Laku Pandai di sekitar 5.000 desa di Jawa Barat. Hal ini juga dalam upaya memperkuat inklusi keuangan, dimana jaringan Laku Pandai telah mencapai 740 agen, dan tersebar dari perkotaan hingga ke pelosok desa, yang masuk kategori terpencil.

“Di Jawa Barat pertumbuhannya cukup bagus, jumlah accountnya sudah mencapai 36.150. Karena kami masuk ke BUMDes, yang tidak ada akses keuangan jadi kami sebarkan Laku Pandai. Sehingga dia bisa bertransaksi keuangan di desa-desa,” kata Ahmad Irfan di sela-sela Festival Inklusi Keuangan 2018 di Gedung Pusat bank bjb, Jalan Naripan, Kota Bandung, Rabu (24/10).

Menurut Ahmad, pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  cukup besar. Di mana pemerintah mengucurkan dana Rp1 miliar satu desa. Sementara di Jawa Barat ada sekitar 5.000 desa. Artinya, potensi transaksi dari Bumdes di Jabar bisa mencapai Rp5 triliun.

Selain memperluas penetrasi Laku Pandai, upaya Bank Bjb meningkatkan inklusi keuangan juga dilakukan melalui tabungan Simpel (Simpanan Pelajar). Untuk program itu, Bank Bjb menggandeng sekolah-sekolah di Jawa Barat.

“Alhamdulillah kita kerja sama dengan sekolah-sekolah. Kita sudah saksikan bersama, ada sejumlah sekolah yang kerja sama (dengan bank bjb). Antusiasmenya bagus ya, mereka sudah kenal bagaimana cara menabung, itu yang kami harapkan,” imbuh Ahmad.

Hingga kini bank bjb mencatat 215.500 nasabah, dari sisi jumlah pemegang account Simpel. Pengelolaan dana Simpel tercatat telah mencapai Rp20,2 miliar lebih. Sementara itu, Kepala OJK Jabar Sarwono mengaku, dari sisi jumlah bank yang menjadi agen Laku Pandai terus meningkat dengan jumlahnya mencapai puluhan.

Perkembangannya cukup bagus, karena dari bank-bank penyelenggara laku pandai banyak inisiatif dan kegiatan. “Pertumbuhannya bisa mencapai 5 hingga 7%. Kalau dulu sekitar 8 hingga 10 bank, sekarang jadi sekitar 15 bank,” kata Sarwono.

Pojok Pos. Terkait PT Freeport Indonesia, Komisi VII DPR melakukan rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan pada Rabu 10 Oktober 2018. Dalam rapat ini, BPK memaparkan temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Menurut Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu, ada temuan dari BPK bahwa ada konservasi ekosistem yang kemudian dikorbankan oleh Freeport. Nilainya jika dihitung yakni sebesar Rp185 triliun.

“Ada temuan lain juga yang miris bahwa PT Freeport Indonesia menggunakan lahan hutan lindung lebih dari 4.500 hektare, tanpa izin, izin PPKH, pinjam pakai kawasan hutan,” kata Gus Irawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Padahal, menurut Gus Irawan, jika Freeport melalui izin PPKH itu, ada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 8 tahun sekitar Rp270 miliar yang bisa masuk ke negara.

Menurut Gus, pemerintah sebelumnya kerap membanggakan diri sudah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Padahal, kata Gus, ada juga masalah temuan ini yang perlu ditindaklanjuti pemerintah.

“Kami akan kemudian mengundang PT Freepot, Inalum, menteri teknis tentu menteri KLHK dan tentu menteri ESDM. Ini mau diapain ini. Kalau kita beli perusahaan kan kita beli, menikmati dan menanggung kewajiban rehabilitasi. Ini kan kewajiban nih untuk ditindaklanjuti,” kata Gus Irawan.

Kanal Utama. Program kemitraan Pendidikan Kejuruan yang dijalin Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang dan Industri Trier Jerman (IHK Trier) diharapkan bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Pasalnya, keterbatasan pendidikan membuat pengangguran Indonesia semakin banyak.

”Pengembangan pendidikan kejuruan sistem ganda berdasarkan contoh Jerman di Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran anak muda yang tinggi dan meningkatkan kompetensi keahlian,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin di Jakarta.

Lebih lanjut Rudy menerangkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yakni memastikan dunia usaha dan dunia industri yang mengintegrasikan pembelajaran di perusahaan dalam pendidikan kejuruan sistem ganda. Program Kemitraan Tahun 2018 hingga 2021 ini, kata Rudy, menggandeng sisi industri yang selama ini kurang dilibatkan dalam pendidikan kejuruan.

Ditambah mengembangkan struktur yang menyeluruh untuk organisasi-organisasi mitra di Indonesia, yang dijadikan sebagai contoh sukses untuk multiplikasi. Kemudian, organisasi-organisasi mitra dari dunia usaha dan dunia industri di Indonesia juga diharapkan dapat menentukan target dan isi program secara signifikan.

“Karena itu, Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang secara konsisten digunakan dalam program,” tandas Rudy.

Kemudian terakhir, pengalaman dan keahlian dari Jerman akan secara khusus disampaikan oleh para pelaku yang setiap harinya berkecimpung di bidang pendidikan kejuruan dan pelatihan.

”Program ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait, program-program bantuan lainnya, sekolah-sekolah kejuruan, asosiasi-asosiasi profesi dan perusahaan-perusahaan terkait,” pungkas Rudy.

Pojok Nasional. Arah kebijakan normalisasi moneter Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve dipastikan makin dekat menuju ke titik akhirnya.

John Carroll Williams, President and Chief Executive Officer of the Federal Reserve Bank of New York, menjelaskan bahwa hal itu tergambar dari pernyataan-pernyataan yang terlontar dari pejabat tinggi The Fed di Federal Open Market Comitee atau FOMC yang cenderung sudah menyisihkan istilah kebijakan akomodatif dalam mendeskripsikan arah kebijakannya.

“Perubahan dalam komunikasi kita tentang pandangan kebijakan adalah tanda bahwa kita mendekati akhir dari proses normalisasi kebijakan moneter dan semakin mendekati untuk melakukan kebijakan moneter normal,” katanya di Nusa Dua, Bali, Rabu 10 Oktober 2018.

“Namun, perubahan keadaan membutuhkan beberapa perubahan dalam cara FOMC mengkomunikasikan pandangan kebijakannya. Sekarang suku bunga jauh dari nol dan ekonomi humming along, hal ini menyebabkan guidance kebijakan yang kuat terhadap arah kebijakan ke depan menjadi tidak menarik,” katanya.

Meski begitu, dengan makin mengarahnya kebijakan The Fed menuju titik yang sudah sampai batas normalnya, maka kebijakan-kebijakan moneter cenderung akan makin sulit diprediksi, apakah kebijakan The Fed akan naik atau cenderung kembali menurun. “Arah kebijakan The Fed di masa depan tidak akan lagi sejelas sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya,” ujar Williams.

Williams juga menjelaskan, ketika suku bunga acuan sangat rendah, maka akan menjadi jelas bahwa arah untuk tingkat suku bunga akan naik ke atas, atau menuju ke arah tingkat yang lebih normal, dengan forward guidance yang cenderung memperkuat titik itu.

Tetapi, saat mencapai titik tertentu di masa depan, dia menilai, arah kebijakan suku bunga cenderung menjadi tidak akan lagi jelas, apakah suku bunga perlu naik atau turun dan forward guidance-nya juga menjadi cenderung tidak cocok dengan arah kebijakannya.

“Namun kami akan terus berusaha agar transparansi terkait perkiraan atau pemikiran-pemikiran kami mengenai perekonomian dan kebijakan moneter terus dijaga,” kata Williams.

Rakyat Digital. Meningkatnya pinjaman uang melalui financial technology kredit online atau Peer to Peer Lending (P2P) di masyarakat, menjadi perhatian bagi Otoritas Jasa Keuangan. Pasalnya banyak P2P lending yang tidak memiliki izin dan kerap menipu nasabah.

Untuk itu, OJK merilis ciri-ciri fintech P2P lending yang ilegal. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi membeberkan ada lima ciri P2P ilegal.

“Ada lima ciri yang bisa mendeskripsikan bahwa P2P itu ilegal. Kelimanya adalah kantor disamarkan, syarat dan proses peminjaman sangat mudah dan tidak sesuai dengan ketentuan, menyalin data dari nasabah, tingkat bunga dan denda sangat tinggi, terakhir penagihan online dilakukan secara intimidasi,” ujar Hendrikus di Bogor.
Dia pun mengimbau agar nasabah yang ingin menggunakan P2P lending agar cermat memilih sehingga tidak merugikan saat mendapatkan pinjaman online.

“Sebelum menentukan, nasabah harus mencari dulu soal perusahaan tersebut apakah legal atau ilegal. Atau bisa menghubungi satuan petugas dari kita,” katanya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK mencatat, total fintech kredit online atau peer to peer lending tanpa izin mencapai 407 entitas. Jumlah tersebut naik dari temuan Satgas sebelumnya sebanyak 227 entitas fintech yang beroperasi tanpa izin OJK.

Otoritas juga baru saja kembali menemukan 182 entitas yang tidak terdaftar. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan Satgas menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) tanpa izin.

Hal ini melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.

Tim Satgas juga berhasil menemukan 10 investasi bodong yang melakukan penawaran produk investasi. Kegiatan usaha yang diduga tanpa izin pihak berwenang berpotensi merugikan masyarakat.
Daftar investasi bodong yang terbaru tersebut adalah:

– PT Investasi Asia Future (pialang berjangka)
– PT Reksa Visitindo Indonesia (pialang berjangka)
– PT Indotama Future (pialang berjangka)
– PT Recycle Tronic (pialang berjangka)
– MIA Fintech FX (pialang berjangka)
– PT Berlian Internasional Teknologi (penjualan dengan MLM)
– PT Dobel Network Internasional (penjualan dengan MLM)
– PT Aurum Karya Indonesia (penjualan emas secara digital)
– Zain Tour and Travel (travel umrah)
– PT WhatsappIndonesia/undianwhatsapp2018.blogspot (penipuan undian berhadiah)

Channel Rakyat. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi kembali meninjau serta memastikan pembangunan terminal bandara Silampari ditargetkan akan rampung diminggu ke-3 bulan Desember 2018.

“Saya lihat memang ada terminal yang belum selesai. Tapi dari evaluasi saya, itu bisa diselesaikan karena ada tambahan anggaran. Sehingga kita upayakan minggu ketiga Desember bisa selesai,” kata Menhub Budi saat siaran pers bersama awak media yang diterima di Jakarta.

Sebagai Informasi Bandara Silampari memiliki runway dengan panjang 2.250 m  x 45 m yang didukung oleh tiga maskapai penerbangan yaitu Batik Air, NAM Air, dan Wings Air. “Kami tadi melihat bandara Silampari panjangnya sudah cukup baik ya 2.250 meter lebar 45 meter,” kata Menhub Budi.

Menurutnya dengan adanya penambahan terminal baru ini, kapasitas penumpang yang diangkut diperkirakan akan naik dari 77.000 penumpang pertahunnya, menjadi 200.000 penumpang pertahun.
Harapan dari Menhub, dengan adanya terminal baru Bandara Silampari ini akan dapat mengembangkan perekonomian Lubuk Linggau sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan yang ada di Palembang.

“Harapannya ini akan mengembangkan perekonomian di beberapa tempat di Linggau, di Bukit Timur dan sebagainya. Jadi, menjadi modal bagi Sumatera Selatan bagian selatan itu untuk tumbuh mengimbangi pertumbuhan yang ada di Palembang,” tutupnya.

Lensa Fakta. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menawarkan pada Jepang untuk memperkuat kerjasama ekonomi digital di Jatim. Saat ini, Pemprov Jatim telah siap memasuki era industri digital, dan telah membuat berbagai aplikasi serta marketplace yang bekerjasama dengan sejumlah platform digital berskala nasional, baik e-commerce maupun platform media massa online.

Soekarwo mengatakan, salah satu contoh aplikasi dan marketplace yang telah disediakan Pemprov Jatim adalah East Java Investment Super Coridor (EJISC). Aplikasi ini memuat semua informasi tentang potensi daerah atau prospektus Jatim secara online.

Pemprov Jatim juga telah membuat marketplace yang berfungsi sebagai bridging terhadap marketplace berskala nasional, seperti Bukalapak dan Tokopedia. “Marketplace yang kami sediakan akan mempermudah, memfasilitasi, dan memperluas pasar antara seller and buye.

Di EJISC juga tersedia informasi produk-produk unggulan, ketersediaan stok barang. Baik di dalam negeri, di daerah manapun yang sudah masuk ke dalam marketplace. Saat ini sudah ada 450.000 UMKM dengan berbagai macam produk yang telah memanfaatkan EJISC.

Dengan hadirnya berbagai aplikasi dan marketplace Jatim ini, maka pengusaha Jepang dapat langsung bergabung. Keuntungannya, buyer dari Jepang bisa langsung melihat produk-produk unggulan UMKM Jatim secara online.

“Sebaliknya, bagi seller, produk yang mereka tawarkan juga bisa dilihat secara online oleh buyer dari Jatim. Jadi pengusaha Jepang tidak perlu membuat aplikasi dan marketplace sendiri, cukup bergabung dengan kami,” tandas Soekarwo.

Potensi ekonomi digital dianggap sangat potensial. Pasalnya, sektor UMKM dari tahun ke tahun tumbuh dengan pesat, serta menjadi tulang punggung atau backbone perekonomian Jatim. Bahkan, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja terbanyak di Jatim.

Pada 2012, UMKM di Jatim jumlahnya mencapai 6,8 juta, lalu pada 2016 jumlah UMKM Jatim meningkat menjadi 12,1 juta. Bahkan pada PDRB Jatim tahun lalu yang totalnya mencapai Rp2.019 triliun, sektor UMKM memberikan kontribusinya sebesar Rp1.161 triliun atau 57,52%. “Serapan tenaga kerjanya sebanyak 94,7%,” pungkas Soekarwo.

Ketua Umum Indonesia Japan Business Network (IJB) Net, Suyoto Rais mengatakan, visi yang diusung IJB-Net adalah untuk membantu kolaborasi Indonesia-Jepang. Usaha itu bertujuan meningkatkan ekspor produk unggulan, membantu adopsi teknologi aplikatif, dan memperbanyak kolaborasi bisnis Indonesia-Jepang.

IJB Net didirikan oleh alumni Indonesia dari Jepang di berbagai organisasi dan didukung oleh diaspora Indonesia di Jepang. “Kami juga ingin mengadopsi teknologi dan impor produk Jepang yang belum ada di Indonesia, serta membantu kolaborasi antar perusahaan kedua negara,” tandasnya.

Liputan Digital. Sebagai daya tarik wisata di setiap wilayahnya, Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata menyarankan bahwa untuk disetiap daerah di Indonesia membuat kalender kegiatan (calender of event).
“Kalau mau jadi destinasi wisata yang diminati harus memiliki daya tarik dan atraksi wisata yang menarik,” ujar Menpar Arief Yahya di Tanjung Kelayang.
 
Ia mengatakan, sebuah destinasi wisata akan berkembang jika didukung dengan 3 A yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah daerah aktif  memulai mengangkat seni pertunjukan dan kebudayaan di wilayahnya agar dipromosikan lebih baik.
Dengan begitu, maka hal tersebut bisa mempunyai nilai yang dapat dijual atau daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Menpar kembali mengatakan, jika suatu daerah telah memiliki calendar of event dengan sendirinya akan berkembang seiring waktu.
Misalnya saja, ia mencontohkan Gandrung Sewu di Banyuwangi, Jawa Timur, yang pada akhirnya berkembang sampai kemudian masuk dalam Top 100 Calender of Event (COE) Nasional.

Kegiatan kolosal tersebut diikuti ribuan penari sampai akhirnya dikenal luas hingga menjadi salah satu dari tiga acara dari Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam CoE Nasional bersama Tour de Banyuwangi Ijen dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).

“Konfigurasinya bagus, event-nya selalu menjadi yang paling enak difoto,” ujar Menpar Arief Yahya.
Untuk hal itu, ia menyarankan agar setiap daerah mulai saat ini tak ragu menggali akar budaya dan mengembangkannya sebagai daya tarik wisata.